JasaSBU.com

Peraturan mengenai Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi memiliki legalitas dan kompetensi sesuai standar nasional. 

Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan persyaratan wajib bagi perusahaan yang ingin menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi. Peraturan mengenai SBU diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuan utama penerbitan SBU adalah untuk menjamin mutu pekerjaan konstruksi, melindungi konsumen, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam sektor konstruksi.

Berikut adalah beberapa peraturan utama mengenai SBU Konstruksi:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang ini mengatur seluruh aspek terkait jasa konstruksi di Indonesia, termasuk persyaratan sertifikasi bagi badan usaha dan tenaga ahli yang terlibat di bidang konstruksi. Dalam UU Jasa Konstruksi ini, disebutkan bahwa setiap perusahaan konstruksi harus memiliki SBU sebagai bukti kompetensi dan izin operasional. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan profesionalisme di industri konstruksi.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi

PP No. 22 Tahun 2020 adalah pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2017. Dalam PP ini, diatur bahwa setiap badan usaha yang bergerak dalam konstruksi harus terdaftar dan mendapatkan SBU yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terakreditasi. PP ini juga memperinci klasifikasi dan kualifikasi SBU sesuai dengan jenis dan skala proyek yang dapat ditangani oleh badan usaha.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 8 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur pelaksanaan sertifikasi bagi badan usaha dan tenaga ahli konstruksi, termasuk mekanisme penerbitan SBU dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Peraturan Menteri PUPR ini juga memperjelas mengenai kualifikasi dan klasifikasi di dalam SBU, seperti konstruksi bangunan gedung, konstruksi sipil, dan jasa konsultasi konstruksi. Di dalamnya diatur pula prosedur akreditasi LSBU yang berwenang menerbitkan SBU.

4. Surat Edaran LPJK

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sering mengeluarkan surat edaran terkait ketentuan terbaru atau perubahan prosedur dalam penerbitan dan pembaruan SBU. Edaran ini seringkali memberikan pedoman tambahan terkait teknis pengurusan SBU, seperti standar minimal yang harus dipenuhi badan usaha atau persyaratan administratif dan teknis tambahan.

5. Online Single Submission (OSS) RBA

Pada tahun-tahun terakhir, SBU diterbitkan melalui sistem OSS berbasis Risk-Based Approach (RBA) yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM. OSS RBA mengintegrasikan berbagai izin, termasuk SBU, untuk memudahkan badan usaha konstruksi dalam melakukan pengurusan perizinan. OSS RBA menilai tingkat risiko badan usaha dan menentukan persyaratan sesuai tingkat risiko tersebut, yang berpengaruh pada persyaratan dokumen dan proses penerbitan SBU.

6. Standar Kompetensi dan Kualifikasi SBU di LPJK

LPJK menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi bagi setiap bidang konstruksi yang harus dipenuhi oleh badan usaha. Standar ini mencakup kualifikasi kecil, menengah, dan besar yang didasarkan pada kapasitas perusahaan dalam menangani proyek sesuai nilai dan kompleksitasnya. Setiap badan usaha wajib memenuhi standar tersebut agar bisa mendapatkan SBU yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan.

7. Peraturan tentang Masa Berlaku SBU

Berdasarkan peraturan yang berlaku, SBU memiliki masa berlaku selama tiga tahun dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Peraturan ini menjamin bahwa badan usaha tetap memenuhi standar yang ditetapkan dan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan di bidang konstruksi.

8. Kepmen PUPR dan Lainnya terkait Standar Keselamatan dan Kualitas

Kementerian PUPR juga mengeluarkan keputusan menteri (Kepmen) terkait standar keselamatan, kualitas, dan tata kelola konstruksi yang harus diterapkan oleh perusahaan yang memiliki SBU. Standar ini bertujuan untuk menjaga keselamatan publik dan kualitas konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha.

Dengan berbagai regulasi ini, pengurusan dan pengawasan terhadap SBU Konstruksi diharapkan dapat memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi persyaratan legal dan teknis yang diizinkan beroperasi di industri konstruksi, demi menjaga kualitas dan keamanan proyek di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mengakses situs internet JasaSBU.com atau bisa juga secara langsung menghubungi nomor customers kami di  https://wa.me/+6281216662400.