JasaSBU.com

Perlu diketahui bagi semua unit usaha ataupun perusahaan, bahwa berdasarkan undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

• Pasal 24: Mengatur bahwa setiap badan usaha yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi yang mencakup Sertifikat Badan Usaha (SBU)

• Pasal 27: Menyatakan bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi.

Lalu tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

• Pasal 53 Menegaskan bahwa badan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha jasa konstruksi.

Kemudian ditegaskan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengatur secara terperinci tentang prosedur dan persyaratan untuk memperoleh SBU, termasuk ketentuan teknis dan administratif.

Dan pada akhirnya dibakukan oleh peraturan yang dibuat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Lembaga ini berwenang untuk menerbitkan SBU dan mengeluarkan peraturan yang mengatur persyaratan dan prosedur penerbitan SBU.

Dari semua dasar hukum yang telah dijabarkan di atas menegaskan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi harus memiliki SBU sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan manajemen yang ditetapkan oleh pemerintah. SBU juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa perusahaan jasa konstruksi memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan kegiatan konstruksi. 

Berikut ini beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi perusahaan atau unit usaha dalam mengurus SBU, di antaranya adalah:

1. Kelengkapan Dokumen Dokumen

• Mengumpulkan semua dokumen yang memakan waktu. Oleh karena itu, pastikan semua dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK atau asosiasi terkait.

2. Syarat-Syarat Teknis

• Perusahaan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang cukup ketat. Memiliki tenaga ahli dengan sertifikasi yang sesuai, peralatan yang memadai, dan pengalaman proyek yang relevan

3. Proses Evaluasi dan Verifikasi

• Proses verifikasi dokumen dan evaluasi teknis bisa memakan waktu. Jika ada dokumen yang kurang atau tidak sesuai, proses bisa terhambat.

4. Biaya

• Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mengurus SBU memerlukan biaya administrasi dan sertifikasi. Selain itu, ada juga biaya untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli jika memang diperlukan.

5. Birokrasi

• Proses birokrasi bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Mengurus SBU melalui LPJK atau asosiasi terkait mungkin memerlukan beberapa kali kunjungan dan komunikasi untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.

Tips untuk Mempermudah Proses:

• Persiapan yang Matang: Pastikan semua dokumen dan persyaratan teknis sudah lengkap terpenuhi sebelum mengajukan permohonan.

• Konsultasi dengan Ahli: Untuk memudahkan, gunakan jasa konsultan yang berpengalaman dalam pengurusan SBU untuk membantu Anda melalui proses ini.

• Pelatihan dan Sertifikasi: Pastikan tenaga kerja dan peralatan Anda sudah memiliki sertifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan.

• Pantau Proses: Selalu pantau proses pengajuan dan verifikasi agar dapat segera menindaklanjuti jika ada kekurangan atau masalah.

Dengan persiapan yang baik dan pemahaman yang jelas tentang prosedur yang harus diikuti, proses pengurusan SBU dapat menjadi lebih mudah dan lancar. Untuk memudahkan, anda juga bisa bertanya secara langsung, jelas dan terperinci ke nomor Whatsapp yang tertera di sini https://wa.me/+6281216662400.